BKSDA Diminta Segera Mitigasi Konflik Gajah dengan Masyarakat Aceh Barat

Meulaboh – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap konflik gajah liar dengan masyarakat di wilayah setempat.

Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, mengatakan selama ini konflik antara gajah dengan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen, sudah sering terjadi dan berulang.

“Kami meminta secepatnya mitigasi konflik antara gajah dengan manusia sebelum korban (lahan masyarakat) semakin meluas, masyarakat di sekitar koridor Conservation Response Unit (CRU) sudah sangat diresahkan dengan gangguan gajah di lahan perkebunan mereka,” kata Ahmad Yani, Senin (22/7).

Ahmad Yani meminta BKSDA dan Pemkab Aceh Barat untuk segera mengambil langkah atau tindakan, mengingat hingga saat ini sudah puluhan hektare lahan perkebunan masyarakat yang rusak.

“Di sisi lain kita juga menuntut efektivitas CRU Alue Kuyun, responsnya sejauh ini belum terlihat reaksinya, apa ada kendala? Jangan terus dibiarkan seperti ini karena sudah banyak lahan masyarakat menjadi korban,” katanya.

Ahmad Yani menyebutkan, pihaknya sudah banyak menerima aduan terkait gajah liar yang masuk pemukiman dan merusak tanaman serta lahan perkebunan masyarakat di beberapa wilayah kecamatan.

“Dinas terkait seperti kehutanan dan DLH kita minta pro aktif juga terkait hal ini. Jangan tunggu insiden yang lebih buruk baru ditanggapi, intensitas konflik gajah dan manusia sudah meluas, maka segera dimitigasi dan dihalau ke habitatnya satwa yang dilindungi tersebut,” kata Ahmad Yani.