Pengamat soal APBA 2024 Dipergubkan: Merugikan Rakyat

Banda Aceh — Hingga pukul 00.00 WIB, 30 November 2024, Rancangan Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tak kunjung dibahas bersama oleh Tim Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). 

Merujuk regulasi, apabila hingga batas waktu pembahasan tidak terjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, maka anggaran disahkan melalui peraturan gubernur (Pergub).

Menanggapi persoalan itu, pengamat politik Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menilai apabila APBA 2024 ditetapkan melalui Pergub maka kondisi pembangunan Aceh di tahun depan tidak akan terjadi perubahan, sehingga pihak yang dirugikan adalah masyarakat.

“Pasti merugikan rakyat (kalau dipergubkan). Saya lihat memang kalau diduplikasi APBA 2023 itu berarti sama saja seperti yang kita alami sekarang, karena tidak ada inovasi baru yang dimasukkan dalam rencana pembangunan,” kata Kemal kepada HabaAceh.id, Sabtu (2/12).

Dia juga mengatakan, terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki pembangunan Aceh ke depan berpotensi tidak ada apabila APBA ditetapkan melalui Pergub

“Tidak ada kreatifitas, tidak ada temuan baru untuk kemudian menambah wacana anggaran di tahun 2024. Apa yang menjadi terobosannya, penurunan angka kemiskinan tidak terjadi, masih juara kita. Kemudian insentif untuk menghidupkan UMKM tidak ada,” ujarnya.

Kemal sangat menyayangkan sikap DPR Aceh tidak mau melakukan pembahasan RAPBA 2024 dengan alasan tidak hadirnya Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. Sebab, sikap ketidakdewasaan yang ditunjukkan oleh dewan tersebut hanya akan merugikan masyarakat Aceh. 

 “Jadi ini juga ketidakdewasaan DPRA dan perilaku ini lagi-lagi pasti akan membuat terhambatnya proses pelaksanaan program APBA. Hentikanlah sikap kekanak-kanakan ini karena yang rugikan masyarakat,” ucapnya.

Kemal menambahkan, Aceh harus meniru kinerja pemerintah daerah lain yang sangat taat terhadap batas waktu penetapan APBD. 

“Kalau semua pemerintahan daerah lain sangat taat dengan deadline, tapi kita sangat tidak taat dengan deadline dan yang dirugikan masyarakat. Lagi-lagi dengan politik lokalnya Aceh semakin terpuruk, bukan malah makin maju,” pungkasnya.